Pangandaran – Polres Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Aula Mako Polres.
Rakor dipimpin Kapolres AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H., dan dihadiri Bupati Hj. Citra Pitriyami, Ketua DPRD, Dandim 0625, para kepala dinas terkait, perwakilan Kementerian Agama, Puskesmas, serta pengelola sekolah penerima manfaat MBG.
Bupati menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dan koordinasi ketat antar pemangku kepentingan, khususnya pengelola dapur (SPPG). Ia berharap insiden ini menjadi yang terakhir.
Kapolres menambahkan bahwa Jawa Barat termasuk penyumbang terbesar kasus keracunan nasional. Ia menekankan perlunya strategi pengawasan terpadu dari hulu ke hilir, pelaporan cepat maksimal 1×24 jam, dan kolaborasi instansi dalam inspeksi rutin dan edukasi sanitasi.
Kadis Kesehatan, Yadi Sukmayadi, menginstruksikan para guru untuk memeriksa fisik makanan sebelum dikonsumsi dan menerapkan kebiasaan CTPS. Ia menyampaikan bahwa hasil uji kimia menunjukkan hasil negatif, namun timnya masih menunggu hasil uji bakteriologis. Ia juga mengarahkan Puskesmas untuk siaga penuh dengan menyiapkan ambulans dan sistem respons cepat. Selain itu, ia meminta RSUD Pandega untuk bersiap turun langsung ke lapangan jika terjadi insiden.
Ketua DPRD, Asep Noordin, menilai lemahnya koordinasi jadi penyebab utama. Ia menuntut standarisasi dapur, guru penanggung jawab makanan, serta pemetaan rinci sekolah dan siswa agar distribusi tepat sasaran.
Rakor ini menegaskan komitmen lintas sektor untuk memperkuat pengawasan mutu, pendanaan, dan transparansi anggaran demi memastikan program MBG berjalan aman dan mencapai tujuan gizi yang optimal.
