Pangandaran – Dalam hukum pidana, tidak semua kejahatan dapat langsung aparat proses. Beberapa tindak pidana menyerahkan penuntutannya sepenuhnya kepada korban; masyarakat menyebutnya delik aduan. Yang paling ketat adalah Delik Aduan Absolut, sebuah mekanisme yang harus menjaga dimensi privat dan kehormatan seseorang.
Delik Aduan Absolut menetapkan syarat mutlak: Jaksa Penuntut Umum tidak akan pernah dapat menuntut suatu kasus kecuali korban secara resmi mengajukan pengaduan. Sifat absolut ini melekat pada perbuatan, tanpa memandang pelaku. Pengaduan adalah kunci wajib untuk membuka proses hukum.
Delik ini umumnya melindungi kepentingan hukum yang sangat pribadi dan rahasia, sebab proses hukum justru dikhawatirkan menimbulkan malu atau kerugian lebih besar bagi korban. Contoh klasik dalam KUHP: perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), dan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
Dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa tindak pidana itu sendiri. Korban cukup melaporkan peristiwanya, tanpa harus menyebutkan semua pelaku. Setelah pengaduan masuk, aparat memproses semua pihak yang terlibat, tetapi proses akan terhenti total jika korban mencabut pengaduannya.
Delik aduan absolut menunjukkan hukum pidana melindungi dimensi privat, selain dimensi publik. Asas ini memberikan kontrol penuh kepada korban untuk menimbang risiko reputasi dan dampak sosial sebelum memutuskan membawa suatu peristiwa ke ranah hukum.
