Polres Pangandaran menunjukkan komitmennya dalam mencegah praktik maladministrasi melalui kegiatan sosialisasi yang digelar bersama Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat pada 8 Oktober 2025.
Dalam kegiatan ini, seluruh operator pelayanan publik Polres turut hadir mendengarkan arahan dan paparan dari sejumlah pejabat tinggi Ombudsman, termasuk DS Suharmawijaya dan Dadan Satriana.
Mereka menyampaikan bahwa pelayanan publik yang buruk dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat, dan Polri sebagai garda terdepan pelayanan harus bersih dari maladministrasi.
Kabagren Polres Pangandaran, AKP Antonius Eko Hariyadi, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses penilaian yang akan dilakukan oleh Ombudsman tahun depan.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan pengumuman Lokus Penilaian yang mencakup berbagai daerah di Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya konkret menilai dan memperbaiki pelayanan publik.
