Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi atas langkah cepat dan sigap Kepolisian Republik Indonesia. Khususnya Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus dugaan produksi ompreng palsu. Ompreng palsu ini digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Jakarta Utara, akhir pekan lalu.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan rasa terima kasih. Beliau berterima kasih kepada penyidik kepolisian. Mereka telah bekerja keras dalam mengungkap praktik curang tersebut.
“Kami berterima kasih kepada para penyidik dari kepolisian. Mereka telah mengungkap kasus dugaan produksi ompreng MBG palsu ini,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ongkoseno, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya peredaran peralatan makan berlabel palsu. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya penggunaan label “Made in Indonesia” palsu. Label SNI palsu juga ditemukan. Selain itu, ada pencantuman logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin pada produk-produk ompreng tersebut.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa ompreng yang digunakan dalam program MBG harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan tertentu.
“Ompreng yang dipakai dalam program MBG harus terbuat dari stainless steel 304 (SS 304). Bahan ini mengandung 18 persen kromium, 8 persen nikel, dan besi sebagai elemen utama,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahan stainless steel 304 memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan korosi. Bahan ini aman digunakan sebagai peralatan makan dan masak.
“Stainless steel 304 tidak beracun dan tidak bereaksi terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu, material ini memenuhi standar kesehatan yang ketat untuk digunakan dalam program MBG,” tegas Nanik.
Dengan adanya pengungkapan kasus ini, BGN berharap agar seluruh pihak yang terlibat mematuhi standar dan ketentuan. Standar dan ketentuan ini telah ditetapkan dalam penyediaan sarana program MBG. Hal ini penting guna menjaga kualitas serta keselamatan masyarakat penerima manfaat.
