JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengukuhkan komitmennya dalam mengawal ketahanan pangan nasional melalui standardisasi ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2), strategi kolaboratif antara Polri, Kementan, Bulog, dan Himbara resmi ditetapkan sebagai rujukan nasional untuk tahun anggaran 2026.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menolkan angka impor jagung pakan pada tahun 2025 menjadi tolok ukur utama. “Rakor ini adalah langkah Anev (Analisa dan Evaluasi) sekaligus konsolidasi agar capaian tahun lalu tidak hanya dipertahankan, tapi ditingkatkan melalui sistem yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.
Mekanisme Perlindungan Petani secara Holistik: Standardisasi ini mencakup intervensi strategis di dua lini utama:
- Sektor Hulu (Permodalan & Lahan): Polri bertindak sebagai jembatan (fasilitator) bagi Kelompok Tani (Poktan) untuk mengakses KUR Mikro dari perbankan Himbara dengan plafon nasional mencapai Rp180 triliun. Selain itu, optimalisasi lahan tidur di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Selatan dan Jawa Barat, menjadi prioritas perluasan area tanam.
- Sektor Hilir (Stabilitas Harga): Guna memutus ketergantungan pada tengkulak, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen secara langsung. Sesuai instruksi internal terbaru, target pengadaan cadangan pangan ditetapkan sebesar 1 juta ton dengan harga beli protektif sebesar Rp6.400/kg di tingkat petani.
Melalui pendampingan manajerial dan pengawasan melekat, Polri memastikan bahwa ekosistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas jagung nasional, tetapi juga menjamin kepastian ekonomi bagi para petani binaan di seluruh Indonesia.
