Pangandaran – SIM adalah bukti wajib dan kompetensi bagi pengemudi. Pengemudi tanpa SIM yang terlibat kecelakaan akan menghadapi konsekuensi hukum yang jauh lebih berat dan berlapis. Status tanpa SIM ini tidak hanya menambah hukuman administrasi, tetapi menjadi faktor pemberat dalam penetapan unsur kelalaian penyebab kecelakaan.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tanpa SIM yang sah telah melanggar Pasal 281 UU LLAJ. Pelanggaran ini saja sudah dikenakan sanksi denda maksimal Rp1.000.000 atau kurungan 4 bulan. Sanksi ini akan digabungkan dengan hukuman lain jika pengemudi tersebut kemudian terbukti terlibat dalam kecelakaan.
Dampak terberat muncul ketika ketiadaan SIM dikaitkan dengan unsur kelalaian (culpa). Hakim sering menggunakan fakta ini sebagai bukti bahwa pengemudi tidak kompeten, sehingga dianggap lalai. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan korban luka berat atau meninggal, pengemudi tanpa SIM akan dijerat Pasal 310 UU LLAJ (ancaman maksimal 6 tahun penjara), dan status tanpa SIM akan memperkecil peluang keringanan hukuman.
Selain pidana, ketiadaan SIM juga memengaruhi tanggung jawab perdata dan klaim asuransi. Perusahaan asuransi umumnya menolak klaim jika pengemudi melanggar hukum, termasuk tidak punya SIM. Akibatnya, pengemudi tanpa SIM harus menanggung sendiri seluruh kerugian material (perbaikan kendaraan) dan kerugian perdata (ganti rugi korban), sehingga beban finansialnya sangat besar.
Kepolisian terus mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kepemilikan SIM. SIM adalah alat legal yang membuktikan standar minimal keamanan pengemudi. Memiliki SIM adalah bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang dapat meminimalkan risiko hukuman berlapis dan beban finansial tak terduga saat terlibat kecelakaan.
