JAKARTA – Polri menggelar Rakor lintas sektoral bersama Kementan, Bulog, BPK, dan Himbara pada Jumat (6/2/2026) guna memperkuat ekosistem jagung pakan ternak. Langkah strategis ini bertujuan mengawal produksi dari hulu ke hilir demi memastikan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani binaan Polri di seluruh Indonesia.
Rapat yang dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo ini mengevaluasi kesuksesan swasembada jagung tahun 2025 yang berhasil meniadakan impor. Koordinasi tahun 2026 difokuskan pada konsolidasi antar-Polda se-Indonesia untuk memastikan capaian swasembada tersebut semakin solid dan berkelanjutan.
Pada sektor hulu, Polri memfasilitasi akses permodalan petani melalui skema KUR Himbara, seperti yang telah berjalan di Nagreg dan Ciamis. Mendukung langkah ini, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun tahun 2026 untuk sektor pertanian guna memperluas lahan dan kapasitas produksi petani jagung.
Di sisi hilir, Polri bersinergi dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari tengkulak. Sesuai kebijakan Januari 2026, Bulog menargetkan penyerapan 1 juta ton jagung sebagai cadangan pangan pemerintah guna menjamin stok nasional dan kepastian pasar bagi hasil panen petani.
Brigjen Langgeng menekankan pentingnya menjaga harga beli di tingkat petani agar sesuai standar HPP, yakni Rp6.400 per kg seperti yang telah diterapkan di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Standarisasi harga ini menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tanpa risiko kerugian akibat fluktuasi pasar.
Program ini diharapkan mampu mengoptimalkan lahan tidur dan meningkatkan taraf hidup petani melalui pendampingan manajerial yang tepat. Dengan ekosistem yang mandiri, Polri optimis kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani jagung dapat terwujud secara merata di seluruh pelosok negeri.
