Pangandaran, 25 Maret 2024 – Polres Pangandaran menggelar Sidang BP4R (Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk) bagi personelnya yang akan menikah. Kapolres Pangandaran, AKBP Mujiyanto, S.I.K., M.H., memimpin langsung jalannya sidang ini di Aula Mako Polres Pangandaran pada Selasa, 25 Maret 2024.
Sidang BP4R merupakan rangkaian kegiatan kedinasan yang wajib dilalui oleh anggota Polri sebelum melangsungkan pernikahan. Pimpinan Polres Pangandaran dan Ketua Bhayangkari Cabang Pangandaran memberikan nasihat dan pembinaan kepada calon pengantin dalam sidang ini. “Kegiatan ini merupakan rangkaian kedinasan sebelum kita melaksanakan pernikahan, perceraian, dan rujuk,” ujar Kapolres Pangandaran, AKBP Mujiyanto, S.I.K., M.H. “Kami berharap pernikahan yang akan kalian jalani menjadi yang pertama dan terakhir bagi setiap pasangan calon suami istri,” pungkasnya.
Dalam sidang tersebut, pimpinan Polres Pangandaran memberikan beberapa nasihat dan pembinaan kepada calon pengantin, antara lain: pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari pembahasan masa lalu yang dapat menimbulkan masalah; pasangan harus terbuka mengenai gaji dan tunjangan; calon Bhayangkari perlu menyesuaikan diri dan menjaga nama baik suami sebagai anggota Polri; serta setiap orang harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan pasangan dan institusi Polri. Ketua Bhayangkari Cabang Pangandaran, Ny. Camelia Mujiyanto, juga memberikan nasihat kepada calon Bhayangkari agar dapat menyesuaikan diri dan mengikuti kegiatan Bhayangkari. Beliau juga berpesan kepada calon suami untuk dapat membimbing dan melindungi istrinya.
Adapun anggota Polres Pangandaran yang melaksanakan sidang BP4R adalah Aipda Dani Erwanto (Panit I Reskrim Polsek Pangandaran), Bripka Yusup Sukma Wijaya, S.H. (BA Satreskrim), Brigpol Selmi Kardiana (BA Polsek Langkaplancar), dan Bripda Shabila Noviana (Bamin Baglog).
Sidang BP4R bertujuan untuk memastikan kesiapan mental, fisik, dan materiil dari anggota Polri yang akan menikah, serta memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam institusi Polri.
