Pangandaran, 13 Juni 2025 – Polri berperan penting dalam membina masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Sesuai UU No. 2 Tahun 2002, Polri bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Polri aktif menjalankan program seperti penyuluhan hukum, Polisi RW, dan Bhabinkamtibmas. Interaksi langsung ini memperkuat pemahaman warga terhadap hak dan kewajiban hukum, sekaligus menanamkan pola hidup tertib.
Landasan hukum atas peran edukatif Polri tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa tugas kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum.
Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan terus ditingkatkan. Warga dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai penerima hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial.
Masyarakat yang mematuhi hukum bukan semata karena takut sanksi, tetapi karena menganggap hukum bagian dari nilai hidup bersama. Informasi dari warga juga menjadi sumber penting dalam menjaga ketertiban di lingkungan mereka.
Sinergi Polri dan masyarakat diharapkan membentuk budaya hukum yang kuat. Polri berkomitmen menjalankan tugas dengan prinsip hukum dan kemanusiaan, serta membina masyarakat secara berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, kesadaran hukum kolektif dapat tumbuh dan menopang terciptanya keamanan serta ketertiban nasional secara menyeluruh.
