JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementan, Bulog, BPK, Himbara, dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem jagung pakan ternak. Dipimpin oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo, rakor ini bertujuan mengawal produksi dari hulu hingga hilir guna memastikan kesejahteraan petani binaan. Agenda ini menjadi momentum konsolidasi setelah Indonesia mencatat prestasi gemilang tanpa impor jagung pabrik pakan sepanjang tahun 2025.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berkolaborasi dengan Himbara, inisiatif ini telah diimplementasikan di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapatkan akses kredit modal untuk memperluas lahan. Mendukung hal tersebut, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026 khusus untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian.
Guna melindungi petani dari jeratan tengkulak, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga di tingkat lokal. Langkah nyata ini merujuk pada Surat Dinas Internal Bulog tanggal 12 Januari 2026 yang menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan skema ini, hasil panen petani akan diserap dengan harga yang lebih kompetitif dan terlindungi dari fluktuasi pasar yang merugikan.
Brigjen Langgeng Purnomo menegaskan bahwa fokus utama Polri adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Saat ini, kolaborasi di wilayah Jawa Barat dan Kalimantan Selatan telah berhasil mendorong harga beli hingga Rp6.400 per kg, sesuai dengan standar yang ditetapkan Bulog. Intervensi harga ini diharapkan dapat memotivasi petani untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengkhawatirkan jatuhnya nilai jual saat panen raya.
Melalui pendampingan manajerial dan pengembangan lahan tidur, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani secara berkelanjutan serta menjamin kelancaran pengembalian modal perbankan. Secara keseluruhan, rakor ketahanan pangan 2026 ini menjadi langkah konkret Polri dalam membangun ekosistem pertanian yang mandiri. Dengan integrasi antara dukungan modal, pengawasan produksi, dan jaminan pasar, Polri optimis produksi jagung nasional akan semakin tangguh dan menyejahterakan rakyat.
