Prinsip “Fiat Justitia Ruat Caelum,” atau “walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan,” adalah landasan fundamental sistem hukum Indonesia. Aparat penegak hukum memegang teguh etos ini dengan komitmen menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Artinya, kepentingan keadilan selalu didahulukan, bahkan di tengah tantangan atau tekanan apa pun.
Penegakan hukum berpegang pada prinsip ini menuntut keberanian dan integritas tinggi. Berbagai kasus, melibatkan figur publik maupun masyarakat biasa, telah diproses berdasarkan asas keadilan dan legalitas. Tidak ada individu yang kebal hukum, dan setiap pelanggaran ditindak sesuai ketentuan. Keputusan didasarkan pada bukti sah dan fakta hukum, bukan opini atau pengaruh luar.
Dasar Hukum Prinsip Keadilan
Prinsip “walau langit runtuh, keadilan harus ditegakkan” memiliki dasar hukum kuat dalam konstitusi dan undang-undang Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3), yang mengimplikasikan supremasi hukum dan keadilan. Lebih lanjut, asas persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, memastikan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Berbagai undang-undang sektoral, seperti KUHP dan KUHAP, juga menguatkan prinsip ini dengan mengatur prosedur dan substansi yang adil dalam setiap proses peradilan.
Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Untuk memastikan prinsip ini senantiasa berlaku, mekanisme akuntabilitas dan transparansi terus diperkuat. Pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum ditingkatkan. Pelaporan penyimpangan didorong melalui berbagai kanal, dan setiap laporan ditindaklanjuti serius. Dengan komitmen kuat pada prinsip ini, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan diharapkan terus tumbuh, mewujudkan supremasi hukum sepenuhnya di Indonesia.
