Satlantas

Tentang SIM
Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang memenuhi syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, serta memahami peraturan lalu lintas dan mampu mengendarai kendaraan bermotor. SIM wajib dimiliki oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa mereka berkompeten dan memiliki izin untuk mengemudi di jalan.

1. Jenis-Jenis SIM
SIM A: Untuk mengemudikan mobil penumpang pribadi atau barang dengan berat maksimal 3.500 kg.
SIM B1: Untuk mengemudikan kendaraan dengan berat lebih dari 3.500 kg (mobil besar atau truk).
SIM B2: Untuk kendaraan berat yang menarik kereta tempel atau gandengan dengan berat lebih dari 1.000 kg.
SIM C: Untuk mengemudikan sepeda motor.
SIM D: Khusus untuk pengemudi penyandang disabilitas yang mengoperasikan kendaraan modifikasi.

2. Perpanjangan SIM
Perpanjangan SIM dapat dilakukan secara offline di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) atau secara online melalui aplikasi SIM Online. Proses perpanjangan ini biasanya melibatkan pemeriksaan kesehatan dan pembayaran biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. PNBP untuk Pelayanan SIM
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan SIM diatur sesuai dengan jenis SIM yang diajukan. Berikut adalah tarif PNBP yang berlaku:
SIM A: Rp 120.000 untuk penerbitan baru, Rp 80.000 untuk perpanjangan.
SIM B1: Rp 120.000 untuk penerbitan baru, Rp 80.000 untuk perpanjangan.
SIM B2: Rp 120.000 untuk penerbitan baru, Rp 80.000 untuk perpanjangan.
SIM C: Rp 100.000 untuk penerbitan baru, Rp 75.000 untuk perpanjangan.
SIM D: Rp 50.000 untuk penerbitan baru, Rp 30.000 untuk perpanjangan.
Selain biaya PNBP, pemohon juga harus menyiapkan biaya pemeriksaan kesehatan dan asuransi (opsional), yang besarannya dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah.

Program SIM Keliling
Program SIM Keliling adalah inisiatif dari Polres Pangandaran untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran, perpanjangan, dan pengambilan Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa perlu datang ke kantor pelayanan. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan SIM sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tentang Pelayanan SAMSAT
SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah layanan terpadu yang menyatukan Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Jasa Raharja untuk mempermudah pengurusan administrasi kendaraan bermotor. Layanan utama yang diberikan meliputi pembayaran pajak kendaraan, penerbitan STNK, dan penerbitan BPKB.
PNBP untuk Setiap Layanan SAMSAT

Penerbitan STNK Baru:Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 100.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 200.000
Perpanjangan STNK (Setiap Lima Tahun):Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 100.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 200.000
Penerbitan BPKB Baru:Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 225.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 375.000
Mutasi Kendaraan (Penerbitan BPKB Baru setelah Mutasi):Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 225.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 375.000
Penerbitan TNKB (Plat Nomor):Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 60.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 100.000
Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor:Kendaraan roda dua atau tiga: Rp 150.000
Kendaraan roda empat atau lebih: Rp 250.000
Pengesahan STNK Tahunan:Tidak ada PNBP untuk pengesahan tahunan, namun pemilik kendaraan perlu membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Biaya Plat Nomor Cantik:Kombinasi angka 1 digit tanpa huruf: Rp 20.000.000
Kombinasi angka 2 digit tanpa huruf: Rp 15.000.000
Kombinasi angka 3 digit tanpa huruf: Rp 10.000.000
Kombinasi angka 4 digit tanpa huruf: Rp 7.500.000
Selain biaya PNBP, masyarakat juga perlu membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan serta biaya asuransi SWDKLLJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentang E-Tilang
E-Tilang (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sistem tilang elektronik yang digunakan oleh Polri untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis menggunakan kamera pengawas atau CCTV di jalan raya. Sistem ini menangkap berbagai pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, atau penggunaan ponsel saat berkendara.
Mekanisme E-Tilang
Kamera pengawas menangkap pelanggaran lalu lintas.
Data kendaraan diverifikasi oleh petugas.
Surat tilang elektronik dikirim ke alamat pemilik kendaraan.
Pelanggar dapat membayar denda melalui bank yang ditunjuk atau menghadiri sidang jika ingin mengajukan keberatan.
Keuntungan E-Tilang
Mengurangi interaksi langsung antara pengendara dan petugas, sehingga meminimalisir potensi pungli.
Proses tilang menjadi lebih transparan dan akurat.
Meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas.
Mekanisme Pembayaran E-Tilang
Pelanggar menerima surat tilang elektronik melalui pos atau aplikasi yang terhubung dengan sistem E-Tilang.
Pelanggar dapat melihat rincian pelanggaran dan jumlah denda yang harus dibayar melalui portal resmi atau aplikasi.
Pembayaran denda dapat dilakukan melalui:Bank yang ditunjuk oleh Polri, seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Aplikasi mobile banking yang bekerja sama dengan Polri.
ATM yang menyediakan layanan pembayaran tilang.
Atau secara online melalui website tilang.kejaksaan.go.id.
Setelah pembayaran, pelanggar harus menyimpan bukti pembayaran untuk menghindari masalah di kemudian hari.