BANDUNG – Kesuksesan Polda Jawa Barat dalam mengelola ketahanan pangan kini menjadi cetak biru (blueprint) bagi Kepolisian di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan empat skema pembiayaan dan pengelolaan lahan yang inovatif, yang mampu menjawab tantangan klasik petani: modal, lahan, dan pasar.
Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, menegaskan bahwa model ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menekan impor pakan ternak.
Berikut adalah rincian empat skema yang kini menjadi rujukan nasional tersebut:
- Skema “Keroyok Bareng” (CSR & Filantropi): Mengandalkan dana CSR dan pemodal tanpa bunga. Keunikan skema ini terletak pada tanggung jawab kewilayahan, di mana setiap Polsek ditargetkan mengelola dua hektare lahan produktif.
- Skema Primkopol (Koperasi Kepolisian): Polri memberikan bantuan dalam bentuk barang (input pertanian) seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan. Petani tidak dibebani bunga tinggi, melainkan sistem bagi hasil atau bunga sangat rendah (1,5%).
- Skema KUR Mikro (Himbara): Memfasilitasi petani untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat melalui bank-bank Himbara (seperti BRI). Dengan plafon besar, skema ini ditujukan untuk perluasan lahan skala masif.
- Skema Pinjam Manfaat Lahan: Memanfaatkan aset negara yang tidak produktif milik PTPN dan Perhutani. Polri bertindak sebagai fasilitator agar kelompok tani dapat menggarap lahan tersebut secara legal dan produktif.
Dengan target penyerapan 1 juta ton oleh Bulog pada harga Rp6.400 per kilogram, keempat skema ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang stabil dan berkelanjutan bagi para petani di tanah air.
