JAKARTA – Keberhasilan program ketahanan pangan di tingkat kewilayahan kini resmi diangkat menjadi peta jalan nasional oleh Mabes Polri. Langkah ini bertujuan untuk mengunci tren positif swasembada pangan, setelah Indonesia tercatat sukses menghentikan impor jagung pakan ternak pada sepanjang tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat, perbankan (Himbara), dan Bulog untuk menjaga stabilitas hulu hingga hilir.
“Kita tidak ingin petani berjalan sendiri. Tahun 2026 ini, fokus kita adalah konsolidasi. Kita pastikan dari mulai permodalan hingga penyerapan hasil panen, semua sudah terkoneksi dalam satu ekosistem,” ujar Langgeng.
Empat Skema Strategis Nasional Mengadopsi rujukan sukses dari Jawa Barat, Polri menerapkan empat skema utama untuk memperluas lahan pertanian jagung di seluruh Indonesia:
- Program ‘Keroyok Bareng’: Inisiatif berbasis CSR dan permodalan tanpa bunga dengan target setiap Polsek mengelola minimal dua hektare lahan.
- Dukungan Primkopol: Pemberian modal kerja berupa bibit, pupuk, dan alsintan (alat mesin pertanian) melalui sistem bagi hasil yang ringan.
- Akselerasi KUR Pertanian: Pemanfaatan plafon BRI sebesar Rp180 triliun untuk memastikan petani memiliki akses modal mikro yang aman.
- Pinjam Manfaat Lahan: Optimalisasi lahan-lahan tidur milik PTPN dan Perhutani untuk dikelola oleh kelompok tani binaan.
Untuk perlindungan harga, Polri menjalin kesepakatan dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung hasil panen petani dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Hal ini dilakukan untuk memutus rantai tengkulak yang seringkali merugikan petani.
