Pengawasan terhadap objek wisata (obwis) di Pangandaran, khususnya terkait retribusi, masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah ringkasan kondisi terkini dan langkah-langkah yang telah diusulkan atau diterapkan:
Masalah Utama dalam Pengawasan Obwis Pangandaran
Sistem Pengawasan yang Lemah
Pengawasan retribusi wisata di Pangandaran dinilai belum maksimal. Sistem yang ada saat ini hanya aktif pada hari-hari tertentu, terutama saat akhir pekan atau libur panjang, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan.
Manipulasi dan Pungutan Liar (Pungli)
Terdapat kasus di mana wisatawan berhasil masuk tanpa membayar tiket, atau terjadi manipulasi jumlah pengunjung oleh oknum petugas. Praktik pungli, terutama di area parkir objek wisata, juga masih menjadi keluhan pengunjung.
Upaya dan Rekomendasi Perbaikan
Digitalisasi Penarikan Retribusi
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam penarikan retribusi atau tiket masuk di objek wisata Pangandaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi di kawasan wisata Pangandaran.
Pemasangan CCTV di Titik Masuk
Pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik strategis objek wisata Pangandaran bertujuan untuk monitoring arus lalu lintas selama libur sekolah dan Nataru.
Rotasi Petugas dan Pengawasan SDM
Usulan untuk merotasi petugas penarik retribusi dirotasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan strategi penataan lokasi.
Penataan Infrastruktur Pintu Masuk
Pemerintah Kabupaten Pangandaran disarankan untuk memperbaharui model pintu masuk (gate), dengan memisahkan jalur untuk kendaraan wisatawan dan warga, serta memastikan infrastruktur yang baik.
Penertiban Pungli oleh Tim Saber Pungli
Tim Saber Pungli secara aktif melakukan pengawasan di berbagai titik wisata untuk memastikan tidak ada lagi pungli yang mengganggu kenyamanan wisatawan.
Kesimpulan
Pengawasan terhadap objek wisata di Pangandaran memerlukan perbaikan sistematis, termasuk digitalisasi retribusi, pemasangan CCTV, rotasi petugas, penataan infrastruktur, dan penertiban pungli. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kenyamanan bagi wisatawan, serta mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
