Example floating
Example floating
Example 1600x495
Humassikum

SIKUM POLRES PANGANDARAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BINLUH HUKUM KEPADA JAJARAN ANGGOTA POLRES PANGANDARAN

148
×

SIKUM POLRES PANGANDARAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BINLUH HUKUM KEPADA JAJARAN ANGGOTA POLRES PANGANDARAN

Sebarkan artikel ini

SIKUM Polres Pangandaran secara rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh anggota Polres Pangandaran, termasuk personel Polsek jajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan anggota kepolisian agar dapat menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai aturan yang berlaku.

Penyuluhan hukum yang digelar oleh SIKUM Polres Pangandaran mencakup berbagai materi penting, seperti etika profesi, peraturan perundang-undangan terbaru, serta tata cara penanganan kasus yang sesuai dengan hukum. Hal ini dimaksudkan agar anggota Polres mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa melanggar ketentuan hukum.

CALL CENTER
Example 300x600
Kapolres Pangandaran

Kegiatan binluh hukum ini dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, sehingga seluruh anggota Polres Pangandaran mendapatkan pembekalan hukum secara merata. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan dengan metode interaktif agar peserta dapat memahami materi dengan baik dan dapat berdiskusi langsung dengan narasumber.

Dalam pelaksanaannya, SIKUM Polres Pangandaran melibatkan para ahli hukum dan pejabat utama Polres untuk memberikan materi yang akurat dan up to date. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polres Pangandaran dalam menjalankan tugas kepolisian.

Selain untuk meningkatkan pengetahuan hukum anggota, binluh ini juga menjadi sarana untuk mengingatkan kembali pentingnya integritas dan disiplin dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, diharapkan anggota Polres Pangandaran dapat menjadi teladan dalam penegakan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga sejalan dengan upaya Polres Pangandaran dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Polres terus berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan pada hukum dan etika kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui program binluh hukum ini, Polres Pangandaran berharap dapat meminimalisir pelanggaran internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyuluhan hukum yang rutin menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas anggota dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Dengan demikian, SIKUM Polres Pangandaran terus berperan aktif dalam membina dan mengembangkan kemampuan hukum anggota Polres Pangandaran, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Pangandaran.

Example 1800x450

Komentar

Satresnarkoba Polres Pangandaran Ungkap Peredaran Pil Ekstasi Logo Superman di Wilayah Pangandaran
Berita

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pangandaran Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis pil ekstasi berlogo Superman di wilayah Kabupaten Pangandaran

Patroli Gabungan Polres Pangandaran Jelang Ramadan, 100 Botol Miras Diamankan
Berita

Kegiatan melibatkan personel Polres Pangandaran, TNI, Polisi Militer, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dengan sasaran tempat hiburan malam di wilayah Pangandaran.

Polisi Ungkap Pencurian di SMK Al-Kautsar Kalipucang
Berita

Peristiwa pencurian diketahui terjadi sekitar pukul 22.00 WIB. Terduga pelaku diduga masuk ke area sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru menggunakan alat pahat, kemudian mengambil sejumlah barang milik sekolah.

*Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung* *JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. "Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng. Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung. Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung. Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik. Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram. "Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.
Berita

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.