Saat ini, banyak orang dengan mudah menerima telepon atau pesan yang mengajak mereka mengikuti kegiatan survei. Biasanya, ajakan itu dikemas dengan ramah dan terlihat tidak berbahaya. Penelepon mengaku dari lembaga riset, perusahaan besar, atau instansi pemerintah. Tapi di balik percakapan ringan tentang kebiasaan belanja atau pendapat terhadap suatu layanan, sebenarnya tersimpan jebakan yang mengarah pada pencurian data pribadi.
Modus penipuan dengan berkedok survei ini tidak terlihat agresif. Justru, pelaku berusaha tampil seprofesional mungkin. Mereka menyebutkan nama korban, mungkin tahu kota tempat tinggalnya, bahkan kadang menyebutkan produk atau layanan yang memang baru-baru ini digunakan oleh korban. Ini membuat korban merasa bahwa survei ini sah dan mungkin bagian dari kegiatan resmi.
Namun di pertengahan wawancara, pelaku mulai menyisipkan pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti tanggal lahir lengkap, nama ibu kandung, nomor identitas, nama bank yang digunakan, atau bahkan status pekerjaan dan penghasilan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disamarkan sebagai “data pendukung untuk keperluan validasi”, padahal sebenarnya digunakan untuk membangun profil digital korban.
Data semacam itu sangat berharga di dunia kejahatan digital. Dengan kombinasi informasi pribadi, penipu bisa melakukan banyak hal: mulai dari membuka rekening palsu, mengajukan pinjaman online atas nama korban, hingga mengakses akun media sosial dan e-wallet. Semuanya bisa dilakukan tanpa perlu bertemu langsung, cukup dengan data yang diberikan secara sukarela lewat telepon.
Yang lebih memprihatinkan, korban sering tidak sadar telah memberikan data penting, karena suasana percakapan yang santai, tidak mengancam, dan penuh basa-basi. Mereka merasa sedang membantu atau berpartisipasi dalam sesuatu yang tidak merugikan. Padahal, ketika data tersebut digunakan untuk tindakan kriminal, konsekuensinya bisa sangat besar.
Dalam beberapa kasus, penipuan ini juga menyasar orang lanjut usia yang lebih mudah percaya terhadap pihak yang terdengar “resmi” dan sopan. Tidak sedikit pula mahasiswa atau pekerja muda yang menjadi korban karena tidak terbiasa menolak permintaan data dalam konteks survei.
Masyarakat perlu menyadari bahwa survei resmi dari lembaga tepercaya tidak akan pernah meminta data pribadi yang sensitif secara langsung, apalagi melalui panggilan acak atau pesan WhatsApp. Jika survei benar-benar resmi, biasanya sudah disertai surat pengantar, tautan ke situs resmi, dan formulir yang aman.
Langkah preventif terbaik adalah menolak memberikan informasi pribadi kepada siapapun yang tidak bisa diverifikasi identitasnya. Jika ada yang mengaku dari perusahaan atau lembaga tertentu, mintalah bukti resmi dan nomor referensi yang bisa dicek langsung melalui website atau call center resmi. Jangan ragu untuk menolak dengan sopan dan segera menutup sambungan telepon.
Lembaga pemerintah, termasuk Kominfo dan lembaga perlindungan data, sebaiknya memperkuat edukasi kepada publik mengenai bahaya pencurian data melalui survei palsu. Selain itu, diperlukan sistem pelaporan yang cepat dan efektif agar nomor-nomor penipu bisa langsung diblokir sebelum memakan korban lebih banyak.
Ingat, data pribadi adalah aset yang sangat berharga di era digital. Sekali Anda memberikannya pada pihak yang salah, bisa jadi efeknya akan terus membayangi selama bertahun-tahun. Maka dari itu, waspada, teliti, dan jangan mudah percaya hanya karena seseorang terdengar sopan di telepon.
Karena sekarang, pencurian bukan lagi lewat dompet atau tas—melainkan lewat jawaban-jawaban kecil yang kita ucapkan tanpa sadar.
