Dalam dunia bisnis dan pembiayaan modern, transparansi dan kepastian hukum merupakan elemen utama yang tidak dapat ditawar. Namun di lapangan, masih kerap terjadi praktik penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tanpa menunjukkan surat tugas resmi atau dokumen pendukung yang sah. Situasi ini sering menimbulkan kepanikan, bahkan ketakutan, di kalangan konsumen.
Bagi para pemilik kendaraan yang menghadapi situasi tersebut, ada langkah-langkah strategis dan legal yang perlu segera diambil. Pertama, tetap tenang dan jangan mengambil tindakan emosional. Saat didatangi oleh pihak yang mengaku sebagai debt collector, mintalah identitas lengkap serta surat tugas yang resmi dari perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.
Langkah kedua, pastikan bahwa mereka juga membawa dokumen yang menyatakan bahwa proses penarikan tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tanpa dokumen ini, penarikan kendaraan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.
Jika pihak penarik tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, Anda berhak untuk menolak serah terima kendaraan. Dalam kondisi seperti ini, dokumentasikan seluruh kejadian, termasuk dengan merekam video atau mengambil foto, untuk dijadikan bukti jika dibutuhkan dalam proses hukum atau laporan ke aparat.
Langkah keempat, segera hubungi pihak kepolisian terdekat. Sampaikan bahwa ada upaya pengambilan kendaraan tanpa dokumen sah. Kehadiran aparat di lokasi penting untuk mencegah potensi kekerasan fisik dan memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai langkah kelima, hubungi perusahaan pembiayaan atau leasing terkait dan klarifikasi status kredit Anda. Tidak jarang, informasi tunggakan atau keterlambatan cicilan tidak tersampaikan dengan benar, sehingga terjadi miskomunikasi antara debitur, leasing, dan pihak penagih lapangan.
Langkah keenam, laporkan kejadian tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), terutama jika Anda merasa hak sebagai konsumen telah dilanggar. Kedua lembaga ini memiliki wewenang dan mekanisme untuk menindaklanjuti laporan konsumen terhadap perusahaan pembiayaan.
Bagi para pelaku bisnis atau pimpinan perusahaan, penting untuk membekali tim internal, khususnya bagian legal dan operasional, dengan pemahaman mendalam mengenai perlindungan konsumen dan batasan hukum dalam hubungan kredit. Edukasi ini bukan hanya penting untuk kepatuhan, tapi juga menjaga reputasi perusahaan.
Langkah preventif lain adalah memastikan bahwa semua perjanjian pembiayaan, termasuk klausul fidusia, disusun dengan transparan dan dikomunikasikan secara utuh kepada pelanggan sejak awal. Semakin jelas informasi yang diberikan, semakin kecil kemungkinan sengketa atau konflik di kemudian hari.
Terakhir, situasi seperti ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak, baik konsumen maupun pelaku industri pembiayaan, bahwa integritas dan kepatuhan hukum bukan hanya kebutuhan operasional, tapi juga fondasi dari kepercayaan bisnis yang berkelanjutan. Menegakkan hak secara cerdas dan bermartabat adalah langkah awal menuju sistem keuangan yang sehat dan profesional.
