Masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir telah menjadi sasaran berbagai bentuk penipuan digital yang kian canggih dan meyakinkan. Salah satu modus yang kini marak beredar adalah penipuan dengan kedok pemberian subsidi pemerintah. Pelaku menyebarkan informasi palsu tentang bantuan langsung tunai, subsidi listrik, bantuan UMKM, atau program bansos lainnya. Modus ini menyasar rasa harap masyarakat terhadap bantuan ekonomi, terutama dalam situasi sulit seperti pasca pandemi atau menjelang tahun politik.
Biasanya, pesan penipuan tersebar melalui WhatsApp, SMS, atau media sosial. Teksnya tampak meyakinkan, lengkap dengan logo kementerian, tanda tangan pejabat, dan bahkan lampiran berformat PDF yang terlihat resmi. Isi pesan menginformasikan bahwa penerima berhak atas subsidi tertentu dan hanya perlu mengisi formulir online atau mengunduh aplikasi tertentu untuk mencairkan bantuan. Di sinilah bahaya mengintai: korban diarahkan ke situs palsu atau aplikasi berbahaya yang dirancang untuk mencuri data pribadi.
Beberapa skema bahkan memanfaatkan portal survei atau form registrasi sederhana yang meminta data sensitif seperti NIK, nomor KK, rekening bank, hingga nama ibu kandung. Data ini, jika jatuh ke tangan penipu, dapat disalahgunakan untuk pembobolan akun, pinjaman online ilegal, atau tindakan kriminal lainnya. Tak sedikit pula korban yang diminta membayar “biaya administrasi” dalam jumlah kecil untuk memproses pencairan bantuan—yang tentu saja tidak pernah ada.
Yang membuat modus ini semakin berbahaya adalah kemampuannya meniru format komunikasi resmi pemerintah. Penipu sering mengutip program-program aktual seperti BLT, PIP, PKH, atau subsidi listrik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan atau kurangnya literasi digital masyarakat untuk membuat jebakan terasa masuk akal. Bahkan, dalam beberapa kasus, pesan disebarkan oleh akun yang mengatasnamakan pegawai kementerian atau dinas tertentu.
Untuk menghindari penipuan ini, masyarakat perlu memahami bahwa program bantuan pemerintah tidak pernah meminta bayaran dalam bentuk apa pun kepada penerimanya. Proses pendaftaran maupun pencairan dilakukan melalui jalur resmi yang diumumkan terbuka, biasanya melalui situs kementerian terkait, platform milik pemerintah seperti cekbansos.kemensos.go.id, atau lewat aplikasi seperti PeduliLindungi, Kemnaker, dan lainnya.
Jika menerima pesan semacam itu, langkah pertama adalah memverifikasi kebenarannya. Jangan klik tautan, apalagi memberikan data pribadi sebelum mengecek informasi tersebut ke situs resmi atau kontak pusat layanan kementerian. Anda juga bisa menanyakan langsung melalui media sosial resmi instansi terkait yang telah mendapat centang biru sebagai tanda keaslian akun.
Penting juga bagi masyarakat untuk saling berbagi informasi dan peringatan kepada keluarga, terutama orang tua atau saudara yang belum familier dengan modus-modus digital. Banyak korban berasal dari kalangan yang mudah percaya dan tidak terbiasa menelusuri kebenaran informasi secara mandiri. Oleh karena itu, edukasi digital perlu digalakkan dari lingkungan terkecil, termasuk grup keluarga di WhatsApp.
Jangan ragu untuk melaporkan setiap kasus penipuan ke pihak berwenang. Layanan seperti aduankonten.id milik Kominfo atau LAPOR.go.id bisa digunakan untuk melaporkan informasi mencurigakan. Semakin banyak laporan, semakin cepat pula upaya pemblokiran situs dan akun pelaku dilakukan.
Penipu akan selalu mencari celah dari situasi yang sedang berkembang di masyarakat. Selama masih ada celah ketidaktahuan dan ketidakhati-hatian, mereka akan terus memproduksi skema penipuan baru yang menyaru sebagai bantuan yang menggiurkan. Maka, kunci utamanya adalah kesadaran, konfirmasi, dan skeptisisme terhadap semua informasi yang meminta data pribadi atau uang secara online.
