Dalam beberapa waktu terakhir, penipuan berkedok instansi resmi kembali mencuat ke permukaan, dan kali ini sasarannya adalah warga yang mudah panik saat menerima informasi mengejutkan. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas kejaksaan. Dengan dalih urusan hukum, pelaku menekan psikologis korban hingga akhirnya bersedia mengirimkan sejumlah uang agar “masalah hukum” yang disebutkan segera diselesaikan.
Modus ini bekerja dengan sangat terencana. Pelaku menghubungi korban dengan nada tegas namun sopan, menyebutkan nama instansi, nama jabatan, bahkan kadang mencatut nama asli pejabat kejaksaan yang bisa ditemukan secara daring. Tujuannya adalah membangun kredibilitas dan membuat korban percaya. Dalam percakapan tersebut, korban diberi tahu bahwa namanya terlibat dalam kasus hukum tertentu, seperti pencucian uang, pinjaman online ilegal, atau keterlibatan sebagai saksi dalam perkara besar.
Korban yang tidak memiliki latar belakang hukum tentu akan merasa takut. Apalagi pelaku menyebut bahwa korban bisa segera dipanggil, diproses hukum, atau bahkan dijemput oleh aparat jika tidak kooperatif. Dalam situasi seperti ini, korban yang panik cenderung tidak berpikir panjang dan mulai mengikuti alur permainan si pelaku. Setelah beberapa saat, pelaku menawarkan “jalur damai” atau pembayaran administrasi agar kasus tidak dilanjutkan.
Nominal yang diminta pun bervariasi. Ada yang hanya diminta mentransfer ratusan ribu rupiah, namun ada pula yang diminta hingga puluhan juta tergantung dari respons dan latar belakang korban. Sering kali, pelaku meminta uang ditransfer ke rekening pribadi, dengan alasan untuk diserahkan ke bagian internal “sebagai pengamanan data” atau “penghapusan dokumen perkara.”
Padahal, semua informasi itu sepenuhnya rekayasa. Tidak ada kasus, tidak ada berkas hukum, dan tentu saja tidak ada urusan dari kejaksaan. Semua hanyalah skenario penipuan yang dirancang sedemikian rupa agar terdengar logis dan mendesak. Parahnya, ada korban yang bahkan sampai menggadaikan barang berharga atau meminjam uang ke kerabat demi memenuhi permintaan si penipu karena begitu takut disebut sebagai tersangka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa penipu kini tidak hanya menggunakan modus ekonomi, tapi juga memanfaatkan ketidaktahuan dan ketakutan orang terhadap hukum. Dengan suara berwibawa dan skrip yang matang, pelaku mampu memutarbalikkan logika korban dalam hitungan menit.
Masyarakat perlu memahami bahwa lembaga hukum resmi tidak pernah menyelesaikan perkara lewat telepon dan tidak akan meminta transfer uang pribadi dalam bentuk apa pun. Setiap urusan hukum pasti melalui prosedur resmi, surat panggilan tertulis, serta komunikasi yang dapat diverifikasi. Jika Anda dihubungi oleh orang yang mengaku dari lembaga hukum, jangan langsung percaya. Minta bukti fisik, cek langsung ke kantor instansi tersebut, atau konsultasikan dengan pihak berwenang yang sah.
Penting juga bagi keluarga untuk saling mengedukasi, terutama kepada orang tua atau warga lanjut usia, yang lebih mudah percaya terhadap otoritas suara. Sampaikan bahwa tidak ada urusan hukum yang bisa diselesaikan secara instan lewat transfer uang. Bahkan jika pelaku menyebut nama asli pejabat atau menyampaikan data pribadi, itu belum tentu benar. Informasi tersebut bisa saja diperoleh dari media sosial atau hasil kebocoran data.
Dalam menghadapi tekanan telepon seperti ini, kunci utamanya adalah tetap tenang, jangan panik, dan jangan langsung bertindak. Catat semua informasi yang disampaikan, rekam jika memungkinkan, dan laporkan ke pihak kepolisian atau instansi resmi terkait.
Kasus seperti ini membuktikan bahwa kejahatan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi dan celah psikologis manusia. Maka, literasi hukum dan digital adalah senjata terbaik untuk melawan tipu daya yang menyaru sebagai kekuasaan.
