Di era digital, aplikasi investasi semakin mudah diakses oleh siapa saja. Hanya dengan ponsel dan koneksi internet, seseorang dapat membeli saham, reksa dana, hingga mata uang kripto dalam hitungan menit. Kemajuan ini memang memberikan akses keuangan yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga membuka celah bagi pelaku kejahatan. Salah satu modus yang patut diwaspadai adalah penggunaan aplikasi investasi sebagai sarana pencucian uang.
Pencucian uang, atau money laundering, adalah proses menyamarkan asal-usul dana ilegal agar terlihat sah. Aktivitas ini seringkali melibatkan sistem keuangan modern, termasuk aplikasi investasi yang tidak memiliki pengawasan ketat atau tidak menerapkan standar Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) secara ketat. Penjahat finansial memanfaatkan kelonggaran sistem ini untuk “memutar” dana gelap dan memasukkannya ke dalam sirkulasi keuangan yang sah.
Modusnya bisa sangat beragam. Salah satu yang paling umum adalah dengan membuat banyak akun fiktif di aplikasi investasi yang berbeda. Dana yang berasal dari aktivitas ilegal—seperti penipuan online, korupsi, atau perdagangan gelap—dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut sebagai bentuk investasi. Setelah beberapa waktu, dana itu ditarik kembali seolah-olah merupakan hasil keuntungan investasi. Proses ini membuat uang tampak “bersih”, padahal asal-usulnya tidak sah.
Lebih canggih lagi, pelaku bisa menggunakan jenis investasi yang volatil dan tidak memiliki regulasi ketat, seperti aset kripto atau trading derivatif yang berjalan di platform asing. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan bisa dilakukan lintas negara, pelacakan aliran dana menjadi jauh lebih sulit. Di sinilah aplikasi investasi yang tidak diawasi otoritas resmi menjadi alat yang ideal untuk menyamarkan transaksi mencurigakan.
Bahaya dari praktik ini sangat luas. Selain merusak integritas sistem keuangan digital, pencucian uang melalui aplikasi investasi juga mengaburkan batas antara aktivitas legal dan ilegal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap platform digital yang sah, memperlemah sistem hukum, dan mempersulit aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatan keuangan.
Sayangnya, banyak pengguna tidak sadar bahwa aplikasi yang mereka gunakan bisa saja menjadi bagian dari skema pencucian uang. Sebagian bahkan tergiur menjadi “titipan dana” oleh orang asing atau menawarkan akun pribadi untuk digunakan orang lain dengan imbalan bayaran. Tanpa disadari, tindakan ini bisa membuat mereka turut terlibat dalam kejahatan finansial dan terancam sanksi pidana.
Untuk mencegah risiko ini, penting bagi masyarakat hanya menggunakan aplikasi investasi yang terdaftar dan diawasi oleh lembaga resmi seperti OJK atau BAPPEBTI. Pastikan platform tersebut memiliki kebijakan verifikasi yang ketat, tidak membolehkan transaksi mencurigakan, dan menyediakan pelaporan untuk aktivitas yang tidak biasa. Pengguna juga sebaiknya tidak sembarangan menerima dana dari pihak ketiga, terutama jika tidak jelas tujuannya.
Regulasi dan edukasi publik harus berjalan beriringan. Pemerintah perlu mendorong semua penyedia layanan investasi untuk menerapkan sistem anti-pencucian uang yang lebih kuat, termasuk pelaporan transaksi besar, deteksi akun ganda, dan kerja sama lintas negara. Sementara itu, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa menjadi bagian dari sistem pencucian uang—meskipun tidak sengaja—adalah tindak pidana yang bisa berdampak serius.
Dengan pemahaman yang tepat, masyarakat tidak hanya akan menjadi investor yang bijak, tetapi juga penjaga ekosistem keuangan digital agar tetap bersih, transparan, dan aman dari manipulasi kejahatan finansial yang terselubung.
