Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi penilaian maladministrasi di Polres Pangandaran pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara layanan publik mengenai standar pelayanan dan potensi maladministrasi.
Acara yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh Kabagren Polres Pangandaran, AKP Antonius Eko Hariyadi, beserta para operator pelayanan publik di lingkungan Polres. Hadir juga sejumlah pemateri dari Ombudsman dan Biro Organisasi Jawa Barat.
Paparan diberikan oleh DS Suharmawijaya, Dadan Satriana, dan Dedy Irsan yang menjelaskan kriteria penilaian opini serta strategi menghindari praktik maladministrasi. Sesi ini mendapat perhatian serius dari peserta.
Selain materi sosialisasi, kegiatan juga diisi dengan pernyataan komitmen dari perwakilan pemerintah provinsi dan kepolisian daerah. Ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh pihak terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Penetapan 13 daerah sebagai lokus penilaian tahun 2025 menjadi penutup acara, sekaligus tantangan bagi seluruh penyelenggara layanan untuk bersikap lebih profesional, akuntabel, dan transparan.
