JAKARTA – Mabes Polri resmi memperluas skala program ketahanan pangan nasional dengan meluncurkan ekosistem pertanian jagung terintegrasi. Program yang mengadopsi kesuksesan skema di Jawa Barat ini menggabungkan akses modal perbankan, pendampingan lapangan, hingga jaminan pembelian hasil panen (offtaker) dalam satu pintu.
Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, dalam koordinasi strategis di Jakarta (6/2), menyatakan bahwa kunci kesuksesan tahun 2025 yang berhasil menghentikan impor jagung harus dilanjutkan dengan penguatan sistem di tahun 2026.
Solusi Hulu ke Hilir bagi Petani: Polri bersama stakeholder terkait menyiapkan jaring pengaman bagi petani melalui empat jalur utama:
- Permodalan Mandiri: Mengaktifkan peran Primkopol dan program CSR untuk menyediakan bibit serta pupuk bagi petani tanpa bunga yang memberatkan.
- Akses Kredit Perbankan: Kolaborasi dengan BRI melalui plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun guna memastikan perluasan lahan jagung berjalan masif.
- Pemanfaatan Aset Negara: Mengonversi lahan tidur milik PTPN dan Perhutani menjadi lahan produktif yang dikelola kelompok tani binaan.
- Kepastian Harga: Menjamin harga jual petani di angka Rp6.400/kg melalui penyerapan langsung oleh Perum Bulog, sesuai target cadangan pangan 1 juta ton tahun ini.
“Kami hadir untuk membebaskan petani dari jerat tengkulak. Dengan sistem ini, petani bisa fokus menanam, sementara urusan modal dan pasar sudah kami siapkan ekosistemnya,” tegas Brigjen Langgeng.
