JAKARTA – Indonesia sedang bersiap mengunci status swasembada jagung pakan ternak secara permanen. Berangkat dari sukses besar tahun 2025 yang berhasil menghentikan total ketergantungan pada impor, Mabes Polri kini meresmikan sebuah ekosistem pertanian terpadu yang dirancang khusus untuk melindungi petani kecil dari ketidakpastian pasar.
Dalam pertemuan strategis di Jakarta (6/2), Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, memaparkan bahwa tantangan terbesar petani bukan hanya soal menanam, melainkan jeratan modal dari tengkulak dan harga yang anjlok saat panen raya.
“Kami tidak hanya ingin mencetak angka produksi, tapi juga memastikan kesejahteraan. Tahun 2026 adalah momentum bagi kami untuk mengonsolidasi kekuatan antara kepolisian, perbankan, dan Bulog menjadi satu pelindung bagi petani,” ujar Langgeng.
Satu Pintu, Sejuta Solusi Model yang kini diadopsi secara nasional ini menawarkan paket lengkap bagi kelompok tani:
- Fasilitasi Modal: Petani tak lagi perlu mencari pinjaman berisiko. Lewat sinergi dengan Himbara, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp180 triliun telah dibuka lebar.
- Aktivasi Lahan Tidur: Lahan-lahan non-produktif di wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Jawa Barat disulap menjadi area tanam produktif lewat kerja sama pinjam manfaat dengan PTPN dan Perhutani.
- Garda Depan Penjualan: Melalui perjanjian dengan Bulog, setiap kilogram jagung kini memiliki harga dasar Rp6.400. Ini adalah ‘sabuk pengaman’ agar keringat petani dihargai secara adil sesuai standar pemerintah.
Dengan sistem manajerial yang dipantau langsung oleh Gugus Tugas Polri, skema ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan 1 juta ton cadangan jagung nasional sekaligus menaikkan kelas ekonomi para petani di pelosok negeri.
