PANGANDARAN, [27/05/2025] – Kejahatan seksual masih menjadi isu serius di Indonesia. Banyak korban merasa bingung dan takut melapor. Padahal, hukum telah diperkuat untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Pemahaman masyarakat tentang sistem hukum sangat penting agar hak-hak korban bisa terpenuhi.
KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum utama. Kejahatan seperti pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, dan eksploitasi seksual diatur dengan tegas. Ancaman hukuman bisa mencapai 12 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran.
Pelaku kejahatan seksual sering kali menggunakan berbagai modus operandi untuk melancarkan aksinya. Beberapa di antaranya berpura-pura menjadi orang dekat, menawarkan bantuan, atau memanfaatkan posisi kuasa seperti guru, atasan, atau tokoh agama. Ada juga yang memanfaatkan media sosial untuk menjebak korban melalui komunikasi intens yang akhirnya mengarah pada pertemuan fisik. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi manipulasi, terutama terhadap anak-anak dan remaja yang lebih rentan.
Langkah penting bagi korban adalah melakukan visum et repertum segera setelah kejadian, karena ini menjadi bukti kuat di pengadilan. Setelah visum, korban disarankan langsung melapor ke kepolisian. Korban juga berhak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum berlangsung.
Pencegahan kejahatan seksual juga penting dilakukan lewat edukasi sejak dini. Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berperan dalam memberikan pemahaman tentang batas pribadi dan persetujuan. Dengan dukungan dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
