Pangandaran, 13 Juni 2025 – Penegakan hukum yang adil dan profesional menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Setiap proses hukum harus menghormati dan memenuhi hak dasar warga sesuai amanat konstitusi.
HAM dan hukum tidak dapat dipisahkan. Aparat penegak hukum wajib bertindak adil, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Tindakan sewenang-wenang berpotensi melanggar HAM secara serius.
Negara, melalui institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertanggung jawab menegakkan hukum yang selaras dengan prinsip HAM. Dasar hukumnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Penangkapan hingga persidangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat juga berhak mengawasi agar proses hukum berjalan sesuai aturan.
Penegakan hukum yang menghormati HAM akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Rasa keadilan yang dirasakan publik mendorong partisipasi dalam menjaga ketertiban sosial.
Hukum bukan sekadar sanksi, melainkan cara menjamin hak setiap orang dihormati. Integrasi HAM dan hukum menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan dalam masyarakat.
