Dalam era digital saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah sering kali menjadi modal utama bagi pelaku penipuan. Salah satu modus yang semakin marak adalah penggunaan foto profil dengan logo resmi pemerintah pada akun media sosial, aplikasi pesan, atau platform komunikasi lainnya untuk menipu korban. Dengan menampilkan identitas visual yang meyakinkan, penipu berusaha membangun kredibilitas palsu agar korban percaya dan mudah terperangkap dalam skema mereka.
Biasanya, pelaku membuat akun palsu yang meniru nama, logo, dan bahkan gaya komunikasi resmi pemerintah. Mereka menggunakan foto profil yang memuat lambang negara, stempel resmi, atau tanda khusus yang identik dengan lembaga pemerintahan. Kadang, disertakan pula kop surat digital atau latar belakang yang menyerupai dokumen resmi agar terlihat semakin autentik.
Dengan akun ini, penipu menghubungi calon korban melalui pesan langsung, panggilan telepon, atau email, mengaku sebagai petugas dari instansi pemerintah. Mereka kemudian menyampaikan informasi penting seperti pemberitahuan pajak, pemberian bantuan sosial, pengumuman seleksi pegawai, atau pemberitahuan denda administrasi. Tujuannya adalah untuk menuntun korban menyerahkan data pribadi, melakukan pembayaran, atau mengklik tautan berbahaya.
Salah satu alasan mengapa modus ini sangat efektif adalah karena masyarakat secara umum sangat menghormati dan percaya pada institusi pemerintah. Ketika informasi datang dari akun dengan logo resmi, korban cenderung mengabaikan rasa curiga dan langsung menuruti instruksi tanpa verifikasi lebih lanjut. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku untuk meraup keuntungan besar dari penipuan semacam ini.
Selain itu, penipu sering kali menggunakan bahasa yang formal dan teknis agar kesan profesional dan resmi semakin kuat. Mereka juga kerap memberikan tekanan waktu agar korban segera bertindak, sehingga mengurangi peluang korban untuk melakukan pengecekan atau konsultasi dengan pihak lain.
Untuk melindungi diri, penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima, terutama jika diminta melakukan transfer uang atau memberikan data pribadi. Pastikan bahwa komunikasi berasal dari saluran resmi pemerintah seperti website resmi, nomor telepon kantor yang terdaftar, atau melalui pengumuman resmi yang dipublikasikan secara luas.
Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan edukasi publik tentang modus-modus penipuan yang menggunakan identitas palsu, serta menyediakan kanal pengaduan dan verifikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, potensi kerugian akibat penipuan dapat diminimalkan.
Penggunaan foto profil dengan logo pemerintah oleh penipu menjadi pengingat bahwa dalam dunia digital, penampilan bisa menipu. Kepercayaan harus disertai dengan verifikasi agar masyarakat tidak menjadi korban dari penyalahgunaan simbol-simbol resmi yang seharusnya melindungi, bukan merugikan.
