Dalam lingkungan RT yang biasanya dihuni oleh orang-orang yang saling mengenal dan memiliki ikatan sosial cukup erat, kepercayaan menjadi modal penting dalam setiap interaksi. Namun belakangan, skema penipuan dengan modus “bayar setelah diterima” mulai menyusup ke lingkungan-lingkungan kecil ini, merusak tatanan sosial dan menjerat warga yang selama ini terbiasa hidup dengan rasa saling percaya.
Modus ini tampak sederhana dan meyakinkan. Pelaku, yang bisa saja berasal dari luar lingkungan atau bahkan dari dalam lingkungan itu sendiri, menawarkan produk kebutuhan rumah tangga—seperti sembako, peralatan dapur, produk kebersihan, atau bahkan barang elektronik murah. Mereka menyebar brosur, menyebarkan informasi lewat grup WhatsApp RT, atau mendatangi rumah-rumah warga secara langsung. Salah satu kalimat andalan mereka adalah: “Tenang, sistemnya bayar setelah barang diterima.”
Tawaran ini tentu sangat menggoda. Warga merasa tidak rugi jika mencoba, karena tidak perlu membayar di awal. Terlebih lagi, produk yang ditawarkan sering kali disertai dengan potongan harga yang tidak wajar, diklaim sebagai “harga distributor”, “promo terbatas”, atau “kerja sama dengan koperasi RT setempat”. Bahkan, pelaku kerap mengaku mendapat restu dari ketua RT atau petugas lingkungan untuk memperkuat kepercayaan.
Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah pesanan, pelaku akan meminta data pemesanan dan alamat lengkap. Beberapa bahkan meminta KTP atau bukti domisili dengan alasan validasi pengiriman. Namun setelah itu, barang yang dijanjikan tidak pernah sampai. Saat ditanya, pelaku akan memberikan berbagai alasan: logistik terlambat, stok habis, atau masih dalam perjalanan. Dalam beberapa hari, nomor pelaku tidak bisa lagi dihubungi, dan akun media sosial atau kontak WhatsApp-nya menghilang begitu saja.
Yang lebih menyakitkan, warga yang sudah menyebarkan informasi ke tetangganya—terutama jika mereka turut membantu menawarkan—ikut merasa bersalah dan menjadi sasaran amarah. Skema ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga mengacaukan hubungan antarwarga, menciptakan rasa curiga, dan menghancurkan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama komunitas tingkat RT.
Selain kerugian finansial yang dialami individu, modus ini juga kerap digunakan untuk mengumpulkan data pribadi secara masif. Informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor ponsel, dan bahkan salinan KTP, bisa disalahgunakan untuk kejahatan identitas, peminjaman online, atau dijual kepada pihak ketiga. Korban pun tidak hanya kehilangan harapan atas produk yang dipesan, tetapi juga harus waspada terhadap ancaman lanjutan atas privasi mereka.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, warga perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sistem “bayar setelah diterima” memang terkesan aman, tetapi bisa menjadi senjata penipuan jika tidak didukung dengan bukti kredibilitas dan identitas pelaku yang jelas. Selalu pastikan bahwa pihak yang menawarkan produk benar-benar berasal dari perusahaan atau distributor resmi, memiliki kontak tetap, serta bersedia membuat perjanjian tertulis jika menyangkut pemesanan dalam jumlah banyak.
Peran pengurus RT juga sangat penting dalam mencegah penipuan semacam ini. Ketua RT dan perangkat lingkungan sebaiknya aktif memverifikasi setiap kegiatan pemasaran atau penawaran yang menyasar warganya. Sosialisasi soal kewaspadaan digital dan penipuan modern perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi warga yang tidak terbiasa dengan transaksi daring atau promosi online.
Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam lingkungan sosial. Jika dirusak oleh kejahatan yang menyamar dalam bentuk penawaran ramah, maka akan sulit membangunnya kembali. Maka dari itu, kewaspadaan harus ditanamkan tidak hanya secara individu, tetapi sebagai nilai bersama. Karena ketika penipuan berhasil masuk ke dalam pagar rumah kita sendiri, hanya solidaritas dan kesadaran kolektif yang bisa menghalaunya.
