Example floating
Example floating
Example 1600x495
Humas

DISKUSI BERSAMA DISNAKER DAN SPSI KABUPATEN PANGANDARAN: PERKUAT SINERGI JELANG MAYDAY 2025

506
×

DISKUSI BERSAMA DISNAKER DAN SPSI KABUPATEN PANGANDARAN: PERKUAT SINERGI JELANG MAYDAY 2025

Sebarkan artikel ini

Pangandaran – 22 April 2025
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pangandaran bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan diskusi bersama di Kantor Disnaker Pangandaran, Selasa (22/4).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 10.40 WIB ini dihadiri oleh Kadisnaker Kabupaten Pangandaran, Sdr. Usep E. Adiwijaya, Ketua SPSI Kabupaten Pangandaran Sdr. Hudli, Ps. Kanit III Sat Intelkam Polres Pangandaran Bripka Andri Priana Idris, Ps. Kanit Intelkam Polsek Sidamulih Aipda Deni Purnama, serta anggota SPSI lainnya.

CALL CENTER
Example 300x600
Kapolres Pangandaran

Diskusi berlangsung dinamis, membahas sejumlah isu strategis terkait ketenagakerjaan, khususnya dalam rangka persiapan kegiatan Mayday di Kabupaten Pangandaran.

Dalam penyampaiannya, Kadisnaker Pangandaran menyampaikan bahwa peringatan Mayday tahun ini akan diisi dengan forum diskusi lanjutan yang melibatkan berbagai unsur seperti APINDO, HIPMI, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjar, serta perwakilan perusahaan dan akademisi. Forum ini direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 70 hingga 100 peserta dengan fokus pada isu kesejahteraan, pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja.

“Mayday akan dijadikan momentum memperkuat kolaborasi antar instansi, termasuk penegakan hukum bersama Kepolisian, demi perlindungan hak para pekerja,” ungkap Kadisnaker.

Ia juga menegaskan pentingnya data valid pekerja yang telah mendapatkan jaminan sosial, serta peran BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra strategis dalam proses validasi tersebut.

Ketua SPSI Kabupaten Pangandaran, Sdr. Hudli, menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan diskusi lanjutan Mayday yang telah disepakati akan digelar pada 1 Mei 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di SMPN 1 Pangandaran.

“SPSI ingin memastikan para pekerja di Kabupaten Pangandaran mendapatkan hak-haknya, termasuk jaminan sosial dan perlindungan hukum,” tegasnya.

Ia juga menyoroti beberapa permasalahan lapangan seperti pelaksanaan UMK 2025, jam kerja yang melebihi ketentuan tanpa kompensasi, hingga minimnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja tertulis di sejumlah perusahaan.

Kegiatan ini menjadi awal dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan aparat keamanan dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Polres Pangandaran melalui unsur Intelkam turut hadir mendukung jalannya diskusi.

Kapolres Pangandaran AKBP Mujianto, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa Polres siap mendukung pelaksanaan kegiatan Mayday secara aman, tertib, dan kondusif. “Sinergitas adalah kunci untuk membangun kesejahteraan dan rasa aman di kalangan pekerja,” ujar Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif. Diskusi ditutup dengan rencana tindak lanjut berupa pelaksanaan forum terbuka di Hari Buruh 1 Mei mendatang.

Dokumentasi kegiatan turut dilampirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kegiatan kepada seluruh pihak.

Example 1800x450

Komentar

Patroli Gabungan Polres Pangandaran Jelang Ramadan, 100 Botol Miras Diamankan
Berita

Kegiatan melibatkan personel Polres Pangandaran, TNI, Polisi Militer, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dengan sasaran tempat hiburan malam di wilayah Pangandaran.

Polisi Ungkap Pencurian di SMK Al-Kautsar Kalipucang
Berita

Peristiwa pencurian diketahui terjadi sekitar pukul 22.00 WIB. Terduga pelaku diduga masuk ke area sekolah dengan cara merusak jendela ruang guru menggunakan alat pahat, kemudian mengambil sejumlah barang milik sekolah.

*Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung* *JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. "Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng. Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung. Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung. Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik. Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram. "Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.
Berita

Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.