PANGANDARAN – Istilah Pro Justitia berarti “Demi Hukum” atau “Demi Keadilan”. Frasa ini adalah landasan legal dan filosofis yang menjiwai tindakan aparat penegak hukum. Penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadikan setiap tindakan aparat berlandaskan ketentuan hukum.
Pencantuman “Pro Justitia” pada dokumen seperti BAP atau surat perintah memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan sah. Frasa ini mengesahkan bahwa tindakan penyidik atau jaksa adalah tindakan resmi negara untuk mencari kebenaran materiil. Pasal 107 Ayat (1) KUHAP secara eksplisit mewajibkan semua tindakan penyidikan dibuat dalam berita acara dan dilakukan pro justitia.
Pencantuman Pro Justitia menjamin akuntabilitas aparat selama penyidikan dan penuntutan. Ini memastikan bahwa semua prosedur, dari pengumpulan bukti hingga pemeriksaan saksi, dilakukan secara profesional dan transparan sesuai prosedur baku KUHAP. Tanpa frasa ini, tindakan penegakan hukum berpotensi cacat prosedur.
Pro Justitia membedakan tindakan peradilan pidana dari tindakan administratif biasa. Sebagai contoh, surat panggilan berlabel Pro Justitia wajib dipatuhi dan memiliki konsekuensi hukum serius jika diabaikan, sesuai ketentuan KUHAP. Ini menegaskan bahwa subjek yang dipanggil terlibat langsung dalam upaya pencarian kebenaran pidana.
Pada intinya, Pro Justitia adalah komitmen tak tertulis negara untuk mengerahkan upaya hukum demi mencapai keadilan bagi korban maupun tersangka, berpegangan teguh pada koridor KUHAP. Dengan memahaminya, masyarakat diharapkan lebih percaya pada proses hukum, sebab setiap langkah aparat bertujuan tunggal menegakkan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku.
