JAKARTA – Mabes Polri resmi menetapkan program ketahanan pangan besutan Polda Jawa Barat sebagai percontohan (role model) nasional untuk tahun 2026. Langkah strategis ini diambil dalam rapat koordinasi di Mabes Polri, Jumat (6/2), sebagai upaya memperkuat ekosistem jagung pakan ternak di seluruh Indonesia. Keberhasilan skema kolaboratif yang diuji coba di wilayah Nagreg dan Ciamis dinilai efektif dalam mengawal proses produksi dari hulu hingga hilir sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan.
Brigjen Pol Langgeng Purnomo mengungkapkan bahwa model yang diinisiasi Polda Jabar menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam mencapai swasembada tanpa impor jagung pada tahun 2025. Skema ini mengintegrasikan peran Polri sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan melalui akses perbankan. Dukungan ini diperkuat oleh Himbara, khususnya BRI, yang telah menyiapkan plafon KUR Mikro senilai Rp180 triliun pada tahun 2026 untuk mendukung pembiayaan di sektor pertanian.
Selain akses modal, keunggulan utama skema ini terletak pada perlindungan petani dari jeratan tengkulak melalui kepastian harga jual. Polri bersinergi dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen sesuai standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Berdasarkan target tahun 2026, Bulog berkomitmen mengamankan 1 juta ton cadangan jagung nasional dengan harga Rp6.400 per kilogram, sehingga petani tidak lagi terjebak dalam fluktuasi harga pasar yang merugikan.
Kini, keberhasilan Polda Jabar dalam memutus rantai tengkulak dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur mulai diimplementasikan oleh seluruh Polda di Indonesia secara daring. Melalui pendampingan manajerial yang tepat, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani secara berkelanjutan dan memperkokoh kedaulatan pangan nasional. Dengan kolaborasi lintas sektoral yang solid, Polri optimis ekosistem pertanian jagung akan menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi masyarakat pedesaan.
