Pangandaran, [03/07/2025] – Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum yang esensial, seringkali menjadi sorotan publik. Namun, pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kuncinya terletak pada pemahaman mengenai unsur formil dan unsur materil dalam hukum pidana. Kedua unsur ini berperan krusial dalam menentukan apakah hukum dapat meminta pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Hukum pidana Indonesia mengatur konsep ini secara fundamental melalui asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”
Unsur Materil: Hakikat Terjadinya Tindak Pidana
Unsur materil merujuk pada hakikat atau inti dari suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan dinilai berdasarkan unsur ini. Dengan kata lain, unsur materil adalah wujud konkret dari pelanggaran hukum pidana yang menyebabkan kerugian atau bahaya. Konsep ini erat kaitannya dengan teori kausalitas dalam hukum pidana, yang mencari hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang dilarang.
Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, unsur materilnya adalah “mengambil barang sesuatu” yang “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” dengan maksud untuk “dimiliki secara melawan hukum.” Jadi, perbuatan mengambil barang tanpa hak inilah yang menjadi inti dari tindak pidana pencurian. Tindakan ini secara langsung menimbulkan kerugian bagi korban.
Unsur Formil: Bentuk Perumusan dalam Undang-Undang
Sementara itu, unsur formil lebih berfokus pada bentuk perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Unsur ini memberikan batasan dan definisi yang jelas tentang bagaimana suatu perbuatan harus diatur dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Keberadaan unsur formil ini merupakan implementasi langsung dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut.
Undang-undang pidana merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana secara eksplisit. Ini agar aparat penegak hukum dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai pencurian. Perumusan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang subyektif.
Keseimbangan Penting dalam Penegakan Hukum
Penegak hukum harus menggunakan unsur formil dan materil untuk menetapkan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana. Tanpa salah satu di antaranya, penegakan hukum pidana akan timpang. Unsur materil menjamin keadilan substansial, sedangkan unsur formil menjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip due process of law yang mengedepankan keadilan dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memahami kedua unsur ini secara komprehensif saat mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan.
Pemahaman yang baik tentang unsur formil dan materil pada hukum pidana akan membantu masyarakat untuk lebih memahami batasan-batasan hukum dan konsekuensi dari setiap tindakan. Hal ini juga akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan transparan.
