Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pembayaran pajak adalah pondasi lalu lintas yang aman dan tertib. SIM membuktikan kompetensi, kesehatan, dan keterampilan pengemudi, mengurangi risiko kecelakaan.
STNK adalah dokumen registrasi resmi kendaraan yang berisi informasi penting. STNK sah menunjukkan kendaraan terdaftar dan memenuhi syarat administrasi, krusial untuk penegakan hukum, identifikasi kendaraan, dan proses administrasi lainnya.
Kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor pada STNK merupakan kontribusi vital pemilik kendaraan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Dana pajak memperbaiki jalan, menyediakan rambu, penerangan, dan mendukung transportasi publik, menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih baik.
Dasar hukum kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 77 UU LLAJ mewajibkan SIM bagi pengemudi, dan Pasal 69 mengatur registrasi kendaraan (STNK). Pembayaran pajak kendaraan juga diatur dalam peraturan daerah dan undang-undang perpajakan, menegaskan ini adalah kewajiban hukum.
Ketidakpatuhan pada SIM, STNK, dan pajak dapat berujung pada sanksi hukum seperti denda atau penyitaan. Ketiadaan dokumen ini juga menyulitkan saat kecelakaan atau pemeriksaan polisi. Oleh karena itu, memiliki dan mematuhi dokumen ini adalah wujud kepatuhan hukum dan tanggung jawab.
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya SIM dan STNK serta pajak kendaraan perlu terus digalakkan. Kepatuhan ini bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga langkah krusial dalam membangun budaya lalu lintas yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi keselamatan bersama di jalan raya.
