BANDUNG – Kesuksesan Polda Jawa Barat dalam mengelola ketahanan pangan kini resmi menjadi cetak biru (blueprint) bagi kepolisian di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini berakar pada penerapan empat skema inovatif yang mencakup pembiayaan hingga pengelolaan lahan. Strategi ini dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan klasik yang selama ini dihadapi para petani, yaitu keterbatasan modal, akses lahan, dan kepastian pasar.
Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, menegaskan bahwa model Jawa Barat merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah pusat. Fokus utamanya adalah menekan angka impor pakan ternak dengan mengoptimalkan potensi lokal. Melalui koordinasi yang solid, Polri kini berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi di sektor agraris.
Skema pertama yang menjadi unggulan adalah konsep “Keroyok Bareng” yang berbasis CSR dan filantropi. Skema ini mengandalkan dana tanggung jawab sosial dari pemodal tanpa beban bunga bagi petani. Keunikannya terletak pada tanggung jawab kewilayahan, di mana setiap Polsek diinstruksikan untuk membina dan mengelola minimal dua hektare lahan produktif di wilayah hukumnya masing-masing.
Selain itu, Polri mengoptimalkan peran Primkopol (Koperasi Kepolisian) sebagai penyedia sarana produksi pertanian. Melalui skema ini, petani diberikan bantuan dalam bentuk bibit, pupuk, dan obat-obatan dengan sistem bagi hasil atau bunga sangat rendah sebesar 1,5%. Langkah ini bertujuan meringankan beban biaya produksi di awal masa tanam sehingga petani dapat fokus pada kualitas hasil panen.
Untuk ekspansi yang lebih masif, Polri juga memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank-bank Himbara seperti BRI. Skema KUR Mikro ini disediakan bagi kelompok tani yang ingin melakukan perluasan lahan secara besar-besaran. Di sisi lain, Polri turut bertindak sebagai fasilitator dalam skema Pinjam Manfaat Lahan, yang memungkinkan petani menggarap aset negara milik PTPN dan Perhutani secara legal dan produktif.
Sebagai penutup rantai ekosistem ini, pemerintah melalui Bulog menargetkan penyerapan hasil panen sebanyak 1 juta ton dengan harga standar Rp6.400 per kilogram. Dengan integrasi keempat skema tersebut, Polri optimis dapat menciptakan ekosistem pertanian yang stabil, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan taraf hidup petani di seluruh pelosok tanah air.
