JAKARTA – Era ketergantungan pada jagung impor mulai berakhir. Polri kini mematenkan sistem pertanian terpadu yang menjamin kesejahteraan petani dari masa tanam hingga masa panen. Langkah ini diambil sebagai strategi nasional tahun 2026 untuk mengulang sukses besar tahun lalu dalam menyetop masuknya jagung pakan ternak dari luar negeri.
Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, menegaskan bahwa misi utama tahun ini adalah menciptakan kemandirian pangan yang berpihak pada rakyat kecil.
“Kami ingin memastikan petani tidak lagi dihantui modal sulit atau harga jatuh saat panen. Dengan kolaborasi bersama Bulog dan perbankan, kita bangun benteng pangan yang kokoh,” ujar Langgeng dalam evaluasi kinerja di Jakarta, Jumat (6/2).
Tiga Pilar Kesejahteraan Petani:
- Modal Tanpa Ribet: Lewat plafon KUR Mikro Himbara sebesar Rp180 triliun dan dukungan bunga rendah 1,5% dari koperasi internal, petani kini memiliki akses modal yang sehat.
- Lahan Produktif: Mengubah lahan-lahan tidur menjadi hamparan hijau jagung produktif guna memperluas lapangan kerja di desa.
- Harga Anti-Tengkulak: Setiap butir jagung hasil keringat petani akan diserap Bulog dengan harga adil Rp6.400/kg, memastikan mereka mendapatkan keuntungan layak.
Dengan skema yang sudah teruji di wilayah Jawa Barat ini, Polri optimistis ekonomi pedesaan akan bergerak lebih cepat sekaligus mengamankan stok pangan nasional.
