JAKARTA – Mabes Polri resmi menetapkan standardisasi baru dalam penguatan kedaulatan pangan nasional dengan mengadopsi skema kolaboratif yang sukses memangkas angka impor jagung. Dalam rapat koordinasi strategis di Jakarta, Jumat (6/2), disepakati bahwa ekosistem pertanian jagung pakan akan diperkuat melalui integrasi pembiayaan perbankan dan jaminan pasar.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia menahan laju impor jagung pada tahun 2025 menjadi fondasi kuat untuk strategi tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan petani binaan Polri tidak terjebak utang kepada tengkulak.
“Kami membangun jembatan antara petani dengan lembaga keuangan. Dengan dukungan Himbara, khususnya BRI yang telah menyiapkan plafon KUR Mikro pertanian sebesar Rp180 triliun, kendala permodalan di tingkat hulu seharusnya tidak ada lagi,” ujar Langgeng.
Secara teknis, model yang dirujuk secara nasional ini mengandalkan empat pilar utama untuk mengoptimalkan lahan produktif:
- Skema Filantropi & CSR: Menggerakkan modal tanpa bunga melalui konsep kolaborasi kewilayahan.
- Pembiayaan Internal: Melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga rendah untuk pengadaan saprotan (bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian).
- Akselerasi Kredit Usaha Rakyat (KUR): Mempermudah akses petani ke perbankan formal.
- Optimalisasi Lahan Tidur: Pemanfaatan lahan milik PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat bagi kelompok tani.
Untuk menjamin hilirisasi, Polri menggandeng Perum Bulog sebagai offtaker yang siap menyerap hasil panen dengan harga kompetitif sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.400 per kilogram. Langkah ini memastikan bahwa setiap kilogram jagung yang dihasilkan petani memiliki kepastian pembeli dan harga yang adil.
“Tujuan akhirnya adalah kemandirian. Jika rantai pasok dari hulu ke hilir ini terjaga, kita tidak hanya bicara soal stok pangan, tapi juga soal peningkatan taraf hidup petani secara nyata,” pungkas Langgeng.
