Strategi Swasembada 2026: Polri Patenkan Formula Integrasi Hulu-Hilir Guna Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
JAKARTA – Menyongsong visi kedaulatan pangan berkelanjutan, Mabes Polri secara resmi mematenkan formula integrasi pertanian hulu-hilir sebagai standar nasional tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul evaluasi performa tahun 2025 yang mencatatkan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan total impor jagung pakan ternak.
Dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Jakarta, Jumat (6/2), Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa penguatan ekosistem pangan kini memasuki fase konsolidasi sistemik. Tidak lagi hanya fokus pada peningkatan produksi, Polri kini mendorong sinkronisasi antara akses permodalan, pengelolaan lahan negara, dan kepastian pasar.
“Kami tidak sekadar menanam, kami membangun ekosistem. Formula ini mengintegrasikan seluruh instrumen negara untuk memastikan sektor pertanian jagung pakan menjadi pilar utama ketahanan nasional yang mandiri dan kompetitif,” ungkap Langgeng.
Sinergi Multisektoral sebagai Fondasi Implementasi strategi tahun 2026 ini berpijak pada empat instrumen kebijakan utama yang dirancang untuk memproteksi kedaulatan pangan:
- Sekuritisasi Lahan: Optimalisasi lahan-lahan non-produktif milik PTPN dan Perhutani melalui mekanisme pinjam manfaat untuk memperluas basis produksi nasional.
- Stabilitas Finansial Mikro: Mobilisasi dana KUR melalui Himbara dengan plafon strategis sebesar Rp180 triliun guna menjamin keberlanjutan modal kerja petani.
- Efisiensi Manajerial: Penguatan peran Primkopol dalam distribusi saprotan (sarana produksi pertanian) dengan skema bunga yang kompetitif demi menekan ongkos produksi di tingkat hulu.
- Intervensi Pasar Terukur: Penjaminan harga melalui Perum Bulog di angka Rp6.400/kg sebagai instrumen perlindungan petani terhadap volatilitas pasar global.
Melalui standarisasi skema yang telah teruji secara efektif di wilayah Jawa Barat ini, Polri optimistis target cadangan pangan pemerintah sebesar 1 juta ton dapat tercapai sekaligus mematenkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pakan ternak nasional.
