Kasus kekerasan seksual terhadap wanita dan anak di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 20.000 laporan kekerasan seksual, dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak di bawah umur. Angka ini diyakini hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya, mengingat banyak korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, atau tekanan sosial.
Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, depresi, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Anak-anak yang menjadi korban pun sering mengalami gangguan tumbuh kembang, kehilangan rasa percaya diri, serta terganggunya proses belajar. Situasi ini menjadi darurat kemanusiaan yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak.
Salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual adalah lemahnya sistem hukum dan perlindungan korban. Proses pelaporan yang rumit, kurangnya pendampingan hukum, serta seringnya korban disalahkan oleh lingkungan sekitar membuat banyak kasus tidak pernah sampai ke meja hijau. Selain itu, pelaku seringkali lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai langkah hukum yang lebih tegas. UU ini mengatur jenis-jenis kekerasan seksual secara lebih luas serta menjamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi dan perlindungan saksi. Meski demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas layanan terpadu.
Peran masyarakat juga sangat krusial dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Pendidikan seksual yang tepat sejak dini, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga, dapat menjadi benteng pertama agar anak memahami batasan tubuh dan berani berkata tidak. Kampanye publik dan pelatihan untuk tenaga pendidik, tokoh agama, serta aparat desa juga dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang aman dan peduli terhadap isu ini.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut mengambil peran penting dalam mendampingi korban dan menyuarakan keadilan. Banyak LSM menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, serta rumah aman bagi para penyintas. Namun, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta masih perlu diperkuat agar penanganan korban bisa berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kekerasan seksual terhadap wanita dan anak bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah sistemik yang mencerminkan kondisi sosial, hukum, dan budaya kita. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma secara menyeluruh: dari budaya menyalahkan korban menuju budaya yang melindungi dan memberdayakan. Dengan kerja sama lintas sektor, keadilan dan keamanan bagi setiap perempuan dan anak Indonesia bukanlah hal yang mustahil.
