Penipuan yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah semakin sering terjadi, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Pelaku memanfaatkan momen ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan finansial. Dengan berpura-pura sebagai perwakilan dari lembaga resmi, mereka menawarkan bantuan palsu untuk menjebak korbannya.
Modus ini biasanya menyebar lewat pesan singkat, telepon, media sosial, atau bahkan selebaran fisik. Dalam pesannya, pelaku menyebutkan bahwa penerima termasuk dalam daftar warga yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Mereka lalu meminta sejumlah data pribadi untuk keperluan “verifikasi” atau “pendataan ulang”.
Setelah korban percaya, pelaku mulai menjalankan aksinya. Biasanya mereka akan meminta biaya administrasi, pengaktifan bantuan, atau pajak agar dana bisa dicairkan. Jumlah yang diminta mungkin tidak terlalu besar agar korban tidak curiga, namun begitu uang dikirim, pelaku langsung menghilang tanpa jejak.
Ada juga modus di mana korban diarahkan untuk mengklik tautan tertentu yang mengarah ke situs palsu. Di situs tersebut, korban diminta mengisi data lengkap seperti nomor KTP, rekening bank, dan informasi sensitif lainnya. Data ini kemudian bisa digunakan untuk aksi penipuan lanjutan, termasuk pencurian identitas.
Pelaku penipuan sering memanfaatkan nama-nama program bantuan yang sedang populer, seperti bantuan sosial tunai, BLT, bantuan UMKM, hingga subsidi listrik atau sembako. Nama-nama tersebut memberikan kesan resmi dan meyakinkan, padahal sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemerintah.
Salah satu ciri dari penipuan ini adalah ajakan untuk segera mengirim data atau uang dengan alasan batas waktu yang mendesak. Pelaku ingin korban bertindak cepat tanpa sempat berpikir panjang. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menyertakan dokumen atau identitas palsu agar terlihat profesional.
Masyarakat harus tahu bahwa program bantuan pemerintah biasanya disalurkan lewat jalur resmi, seperti dinas sosial, kantor desa, atau situs pemerintah. Tidak ada biaya yang dibebankan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jika ada pihak yang meminta uang di awal, bisa dipastikan itu adalah penipuan.
Untuk mencegah jadi korban, pastikan selalu memverifikasi informasi yang diterima. Jika ragu, hubungi langsung instansi pemerintah terdekat atau cek di situs resmi. Jangan mudah percaya pada pesan yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi yang menjanjikan bantuan instan dengan syarat yang mencurigakan.
Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar penipuan semacam ini tidak terus memakan korban. Berbagi informasi kepada keluarga, terutama orang tua dan lansia, bisa membantu mereka lebih waspada. Banyak penipuan semacam ini menyasar orang-orang yang kurang terbiasa dengan teknologi.
Dengan meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah, kita semua bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah kejahatan digital. Jangan tergoda oleh janji bantuan cepat, selalu periksa dan pastikan kebenarannya sebelum bertindak.
