Sistem hukum acara pidana di Indonesia fokus pada pencarian kebenaran materiil. Artinya, seluruh proses peradilan pidana, dari penyelidikan hingga putusan, bertujuan mengungkap fakta sebenarnya di balik kejahatan. Penekanan materiil ini kunci keadilan substansial, bukan sekadar formalitas.
Dalam praktik, penyidik dan penuntut umum aktif mengumpulkan bukti relevan dan valid. Beragam alat bukti, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, hingga bukti elektronik, digunakan komprehensif. Setiap bukti diuji keabsahan dan relevansinya untuk membangun gambaran utuh. Fokus ini memungkinkan hakim menggali lebih dalam, melampaui pengakuan, demi menemukan fakta sesungguhnya.
Prinsip ini juga tercermin pada kewenangan hakim. Hakim dapat memerintahkan bukti tambahan demi kebenaran materiil. Putusan hakim harus berdasar keyakinan kuat dari pemeriksaan bukti sah. Terdakwa juga berhak membela diri dan menghadirkan bukti meringankan, semua demi mencapai kebenaran materiil yang utuh.
Dasar Hukum Kebenaran Materiil
Prinsip kebenaran materiil diatur dalam perundang-undangan, terutama KUHAP. Pasal 183 KUHAP menegaskan hakim hanya boleh memidana jika ada minimal dua alat bukti sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi oleh terdakwa. Pasal ini menuntut bukti kuat untuk kebenaran substansial. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menegaskan asas Praduga Tak Bersalah, menuntut pembuktian tanpa keraguan, sehingga kebenaran materiil harus terungkap.
Secara teoritis, orientasi pada kebenaran materiil ini membedakan hukum acara pidana dari perdata, yang lebih fokus pada kebenaran formil. Dalam pidana, kebenaran substansial harus ditemukan, terlepas dari pengakuan pihak terkait. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana selalu berupaya mencapai putusan seadil-adilnya, berdasarkan fakta yang terungkap menyeluruh di persidangan.
