PANGANDARAN – Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) kini bergerak melampaui batas imajinasi manusia, tetapi sekaligus membawa potensi bahaya yang kian nyata. Fenomena deepfake—teknologi manipulasi wajah, suara, dan gerak-gerik secara presisi—kini menjadi ancaman siber serius. Samar-samarnya batas antara fakta dan rekayasa di era banjir informasi ini menuntut kewaspadaan ekstra dari masyarakat. (10/09/2026)
Penggunaan deepfake yang tidak bertanggung jawab berpotensi merusak reputasi individu, memicu kejahatan penipuan finansial, hingga mengancam stabilitas nasional. Modus penipuan berbasis manipulasi suara dan video kini kian canggih, menyasar korban dengan menyamar sebagai anggota keluarga maupun pejabat publik. Tanpa verifikasi ketat, manipulasi digital mampu menyulap dokumen visual dalam hitungan menit untuk menyesatkan publik dan memicu konflik sosial.
Aksi rekayasa digital ini pun tidak lagi berada di ruang hampa hukum, karena serangkaian regulasi ketat siap mengintai para pembuat dan penyebarnya. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan memanipulasi data agar seolah-olah otentik dapat dijerat Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar. Selain itu, pihak yang memanfaatkan data pribadi atau biometrik tanpa hak melanggar UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), sementara KUHP maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengancam penyebar konten bermuatan pencemaran nama baik, penipuan, hingga kejahatan seksual berbasis deepfake dengan sanksi berat.
Ancaman pidana yang membayangi tersebut menggarisbawahi betapa krusialnya penegakan hukum dan langkah pencegahan secara sistematis dari berbagai pihak. Pemerintah dan regulator harus terus memperketat pengawasan digital, sementara industri teknologi harus mengembangkan sistem deteksi berbasis algoritma yang mampu mengidentifikasi jejak rekayasa digital secara presisi. Ketegasan hukum ini dapat memberikan efek jera (deterrence effect) bagi para pihak yang berupaya menyalahgunakan teknologi AI demi keuntungan sepihak.
Pada akhirnya, benteng pertahanan terkuat dalam menghadapi ancaman deepfake tetap berada pada literasi digital masyarakat. Sikap skeptis, kebiasaan verifikasi informasi, dan pemahaman hukum menjadi kunci utama pencegahan. Di era digital, menjaga kewaspadaan merupakan keharusan untuk melindungi diri dan menegakkan kebenaran.
